Suhardi Beberkan Tantangan Petugas Lapas dalam Penanganan Napi Teroris

man-headphones
Kepala BNPT Suhardi Alius menghadiri diskusi yang digelar alumni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 50 di Jakarta, Selasa (24/7/2018). (Foto: Ist/BNPT)

zonalima.com – KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, saat terdapat 113 lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia yang ditempati narapidana (napi) terorisme. Tersebarnya napi terorisme di berbagai lapas tersebut menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko, di antaranya pengamanan yang tidak terpusat serta kemungkinan adanya narapidana lain yang berpotensi terinfiltrasi paham radikal di dalam lapas.

“Pola pendekatan yang terkontrol dan saling bersinergi dalam pemasyarakatan sangat diperlukan. Para napi juga perlu untuk diawasi dan diberikan pendidikan serta rehabilitasi supaya ketika nantinya mereka sudah bebas, mereka tidak akan mengulangi kesalahannya lagi serta dapat kembali hidup bermasyarakat,” kata Suhardi saat memberikan pembekalan kepada pejabat dan alumni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 50 terkait nasionalisme dan bahaya radikalisme di Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Suhardi mengatakan, salah satu cara BNPT menangani kasus napi teroris adalah dengan melibatkan sejumlah pihak dalam melaksanakan program deradikalisasi. Beberapa waktu yang lalu BNPT dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) yang meliputi pertukaran data dan informasi, penanganan terhadap warga binaan pemasyarakatan, peningkatan kapasitas para petugas, dan kegiatan lainnya di bidang penanggulangan terorisme.

Penanganan napi terorisme ini, menurut Suhardi, memerlukan sinergi tidak hanya dengan lintaskementerian, tetapi juga dengan masyarakat. Karena itulah, BNPT telah melibatkan semua pihak dalam menangani narapidana terorisme.

“BNPT telah melibatkan para psikolog dari sejumlah kampus, serta Ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). BNPT juga membuatkan cluster bagi para napi teroris, dari tingkatan yang paling berat sampai dengan yang paling ringan. Sehingga treatment kita jelas. Jangan sampai nanti kita berikan ulama yang ada di bawahnya. Bisa berbalik,” tuturnya.

Karena itulah, lanjut Suhardi, petugas lapas menjadi garda depan dalam kesuksesan penanganan napi terorisme karena selalu bersentuhan langsung. Dia berharap peningkatan pengetahuan dan kapasitas petugas lapas terus ditingkatkan sebagai modal dasar mereka dalam melakukan treatment dan pendekatan secara berhati-hati dalam menangani napi terorisme.

“BNPT berharap para pejabat dan calon PNS di Kementerian Hukum dan HAM memiliki kapasitas pemahaman yang utuh terkait penanganan teroris dan harus menjalani pembinanan sesuai dengan SOP yang berlaku dan yang terpenting jangan terpapar,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top