Jokowi Berharap Nilai Inflasi Bisa Ditekan Hingga di Bawah 2 Persen

man-headphones
Presiden Jokowi membuka acara Rakornas Pengendalian Investasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018). (Foto: Ist/setkab.go.id)

zonalima.com – SELAMA 4 tahun terakhir angka inflasi berhasil ditekan pada angka di bawah 4 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengapresiasi seluruh kepala daerah dan anggota tim pengendali inflasi, baik pusat maupun daerah. Tahun-tahun mendatang dharapkan angka inflasi dapat ditekan hingga di bawah 2 persen.

“Tahun 2015 di angka 3,35 persen, 2016 3,0 persen, 2017 3,1 persen. Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik, ada Satgas pangan dan juga yang ada di pusat dan daerah juga bekerja dengan baik,” kata Jokowi pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Dengan koordinasi yang baik, kata Jokowi, inflasi yang stabil, diharapkan semakin tahun  semakin turun dan semakin baik. Ia juga berharap nilai inflasi berkisar antara 1 dan 2 persen sehingga sama seperti negara-negara maju lainnya dan stabilitas harga tetap bisa terjaga.

Tantangan sekarang, jelas Jokowi, adalah ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi dan dikalkulasi. Untuk itu, persiapan dan antisipasi harus betul-betul terus dilakukan serta merespons perubahan-perubahan yang ada.

“Ada dua problem besar yang terus selalu saya sampaikan, yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita, problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan,” kata Jokowi.

Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, kata Jokowi, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia.

Terkait neraca perdagangan, Jokowi mengatakan, hal itu terkait urusan impor dan ekspor di mana posisi saat ini masih defisit. Penyebabnya karena impor lebih banyak, sedangkan ekspor lebih sedikit.

“Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha. Oleh sebab itu, saya titip pada gubernur, bupati, wali kota, urusan yang berhubungan dengan investasi yang orientasinya ekspor, atau investasi yang itu adalah substitusi barang yang impor, sudahlah jangan ada pembicaraan lagi,” tutur Jokowi seperti dilansir setkab.go.id.

Saat ini, tambah Jokowi, di pusat sudah ada online single submission (OSS). Program OSS ini bisa masuk ke provinsi, kabupaten, dan kota serta dapat ditelusuri pengurusan izin berhenti di mana.

“Pertama, saya titip itu, investasi orientasinya ekspor. Yang kedua, investasi yang berkaitan dengan subtitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top