Ini Alasan Pemerintah Gencar Bangun Kawasan Industri Terpadu

man-headphones
Ilustrasi kawasan industri. (Foto: Ist/kemenperin.go.id)

zonalima.com - PEMBANGUNAN infrastruktur terintegrasi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan keunggulan dari aspek geoekonomi, geopolitik atau geostrategis kini digencar dilakukan pemerintah. Salah satunya kawasan industri sebagai pendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan pemerataan ekonomi yang diharapkan mampu mendongkrak daya saing Indonesia di tingkat dunia.

“Adanya kawasan industri, tentu dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur lainnya seperti jalan dan pelabuhan, serta menyediakan lapangan kerja dan menarik investasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan pada acara Business Forum&Rapat Kerja Nasional XIX Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Bali, Kamis (26/7/2018).

Putu mengatakan, dengan bertambahnya lapangan kerja, maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan berdampak juga pada peningkatan pendapatan ekonomi di wilayah tersebut. Di samping itu, dapat mendongkrak produktivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Kami mengharapkan, kawasan industri dapat lebih kompetitif sekaligus makin bersinergi dalam hal konektivitas antarkawasan serta memikirkan bersama penerapan model Industry 4.0 di lingkungannya,” kata Putu.

Berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, jelas Putu, bagi penanam modal baru di sektor manufaktur telah diwajibkan untuk mendirikan pabriknya di kawasan industri. Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan kawasan industri terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang dan kemudahan segala proses perizinannya.

“Saya sering sebut, ada tiga syarat untuk membangun kawasan industri, yaitu lahan, lahan, dan lahan. Lahan pertama yang dimaksud adalah terkait dengan tata ruang, yang kedua adalah kelaikan dari lahan tersebut, dan ketiga adalah mengenai pengelolaan lahan,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut Putu, guna mengakselerasi pembangunan kawasan industri, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 tahun 2017 Tentang Perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Dari regulasi itu, kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional menjadi 24.  Beberapa kawasan industri sudah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Putu.

Belum lama ini, tambah Putu, pemerintah juga telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi tentang kemudahan dan pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Upaya ini bertujuan meningkatkan iklim investasi di Indonesia terutama melalui pembangunan kawasan industri.

“Bahkan, dari 10 agenda prioritas yang tertuang di dalam Making Indonesia 4.0, salah satu strateginya adalah mendesain ulang zona industri,” ujar Putu seperti dilansir kemenperin.go.id.

Berdasarkan catatan Kemenperin, selama periode tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp126,5 triliun, terdiri dari pananaman modal asing (PMA) sebesar Rp103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp23,5 triliun. Sedangkan, investasi sektor manufaktur di 13 kawasan industri baru pada tahun 2018 ini diproyeksi bisa menembus angka Rp250,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 112 ribu orang. Ke-13 kawasan industri baru itu meliputi kawasan industri Morowali, Sei Mangkei, Bantaeng, JIIPE Gresik, Kendal, Wilmar, Duma, Konawe, Palu, Bitung, Ketapang, Lhokseumawe, dan kawasan industri Tanjung Buton. (*)

Terpopuler

To Top