Timnas PK untuk Lebih Mengefektifkan Pencegahan Korupsi

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Ist/zonalima.com)

zonalima.com - PEMERINTAH membentuk Tim Nasional (Timnas) Pencegahan Korupsi (PK). Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kehadiran Timnas PK itu diharapkan dapat lebih mengefektifkan upaya pencegahan korupsi di Tanah Air. Pembentukan Timnas PK merupakan upaya kolaborasi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PANRB, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP)  yang selama ini seolah berjalan sendiri-sendiri.

“Hadirnya Timnas PK penting agar aksi-aksi pencegahan korupsi saat ini bisa lebih efektif,” kata Tjahjo di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Jumat (27/7/2018).

Kemendagri, lanjut Tjahjo, menyambut baik dan mendukung penuh pembentukan Timnas PK tersebut. Dulu dikenal Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) yang diinisiasi oleh Bappenas. Kemudian ada juga program reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Kementerian PANRB. Dan ada Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) oleh Kemendagri. Juga ada Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang dilakukan KPK. Tapi masing-masing jalan sendiri-sendiri.

“Nah hadirnya Timnas PK akan menyatukan seluruh aksi ini,” kata Tjahjo.

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kemendagri selama ini, jelas Tjahjo, akan dimasukkan menjadi Aksi Pencegahan Korupsi dalam Timnas PK. Ini sesuai dengan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018. Ke depan, pencegahan korupsi diarahkan pada perencanaan dan penganggaran, perjalanan dinas, hibah bansos, pendapatan daerah, dan pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

“Semua upaya-upaya yang sedang berjalan seperi integrasi e-planning dan e-budgeting, PTSP ke depan akan disupervisi oleh KPK melalui Timas PK,” tutur Tjahjo.

Tjahjo optimistis dengan hadirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Karena dengan itu seluruh energi yang ada bisa disatukan untuk bersama-sama melawan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan komitmen pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang bertekad menguatkan lembaga KPK.

“Khususnya pencegahannya,” kata Tjahjo.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, selama ini Kemendagri juga telah melakukan pembinaan aparatur di lingkungan kementerian dan aparat Pemda. Pembinaan dilakukan melalui diklat-diklat, bimbingan teknis dan pengembangan kompetensi antikorupsi. Pembinaan dilaksanakan oleh BPSDM dan IPDN.

Mendagri  sendiri, sambung Bahtiar, dalam berbagai forum dan kesempatan tak pernah bosan mengingatkan tentang pentingnya perubahan pola pikir dan perilaku aparat.

“Dan beliau selalu ingatkan area rawan korupsi yang wajib dihindari dan dicegah,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top