Mendagri Sedih OTT Kepala Daerah Tak Berkesudahan

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap seorang kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK. Kali ini, yang ditangkap Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan terkait dugaan suap proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis (26/7/2018). Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya OTT Bupati Lampung Selatan tersebut.

Menanggapi peristiwa itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sedih, sebab kejadiannya terus berulang dan tak berkesudahan. Padahal, dia selalu berharap tak ada lagi OTT kepala daerah. Namun kenyataannya justru tidak menemui kata akhir.

“Saya sedih ya, ikut bersalah , setiap ada OTT kepala daerah, staf Pemda dan DPRD, saya selalu mengatakan mudah-mudahan ini yang terakhir, tapi terus berulang terus,” kata Tjahjo usai acara Pelantikan 1.456 lulusan IPDN Angkatan XXV menjadi Pamong Praja Muda di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Jumat (27/7/ 2018).

Menurut Tjahjo, dalam berbagai kesempatan kepala daerah dan jajaran selalu diingatkan agar memahami area rawan korupsi. Pihaknya bersama KPK juga melakukan roadshow untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di daerah. Pencegahan dan pengawasan juga terus dilakukan agar kepala daerah menghindari tindak kejahatan korupsi.

“Sudah kita pahamkan, kami roadshow dengan KPK juga bersama. Untuk optimalisasi pencegahan, tapi toh masih ada. Ya sudah saya kira sistemnya sudah bagus. Pengawasan kan tidak mungkin kita awasi 24 jam. Harusnya kembali kepada yang bersangkutan,” kata Tjahjo.

Tjahjo menekankan, pejabat kepala daerah sebenarnya sudah sama-sama tahu mengenai aturan dan memahami kategori apa saja yang masuk dalam area rawan korupsi. Apa yang tidak boleh dilanggar dan apa saja tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran etika. Prinsipnya, jauhi area rawan korupsi , jangan bermain proyek apalagi mengatur proyek, ikuti mekanisme secara terbuka, jangan terima suap, dan jangan jual beli jabatan.

“Kalau memang tidak siap ya jadi pengusaha saja yang ikuti aturan dalam bisnis yang sehat dan fair. Ini harus dipahamkan. Saya sedih, bayangkan sudah hampir 300 lebih. Tiap hari, baru saja kemarin, sekarang ada terus. Yang penting KPK, penegak hukum, tetap konsisten fungsi pencegahan ada, tapi aspek pemidanaan juga ada, supaya jera,” ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top