Data Kepegawaian ASN Yang Diblokir Karena Terlibat Korupsi Terus Bertambah

man-headphones
Ilustrasi PNS. (Foto: Istimewa)

zonalima.com – BEBERAPA waktu lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memblokir data kepegawaian 188 Pegawai Negeri Sipil  (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya. Proses pemblokiran data kepegawaian itu terus berlanjut. Tercatat hingga 20 Juli 2018, proses pemblokiran data kepegawaian ASN telah mencapai 231 orang.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, dihimpun dari database kepegawaian nasional yang dikelola BKN, daftar 231 nama ASN yang diblokir tersebut diketahui merupakan pegawai yang tersebar di 56 instansi pemerintah.

“Dengan rincian 1 orang ASN bekerja pada 1 instansi pemerintah pusat dan 230 orang ASN bekerja pada 55 Pemerintah Daerah,” kata Ridwan, Jumat (27/7/2018).

Dari 55 Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut, jelas Ridwan, sebanyak 55 ASN merupakan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov), 40 ASN pegawai Pemerintah Kota (Pemkot), dan 135 ASN pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Ridwan mengatakan, langkah pemberhentian kepada ASN korupsi yang telah inkracht harus segera dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, mengingat tindakan korupsi menyangkut kerugian negara dan wibawa birokrasi. ASN yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah inkracht.

“Jika tindakan pemberhentian tidak dilakukan, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku,” kata Ridwan.

Seperti diketahui, BKN dan KPK telah melakukan kerja sama yang tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian kepada seluruh PPK Instansi. (*)

Terpopuler

To Top