Ratusan Napi LP Nusakambangan dan Cipinang Dapat Sertifikat Pekerja Konstruksi

man-headphones
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahkan sertifikat pekerja konstruksi kepada narapidana di LP Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Jumat (27/7/2018). (Foto: Ist/pu.go.id)

zonalima.com – PEMERINTAH turut memperhatikan masa depan para narapidana (napi) agar bisa kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Kini para napi turut mendapatkan pembinaan di bidang jasa konstruksi. Bahkan, setelah lulus uji kompetensi, para narapidana pun bisa mengantongi sertifikat pekerja konstruksi.

Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (27/7/2018), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyerahkan sertifikat pekerja konstruksi kepada 32 napi LP Nusakambangan dan 100 napi LP Cipinang. Mereka dinyatakan telah lulus mengikuti pelatihan dan telah diuji kompentensinya sebagai tukang batu, tukang kayu (meubelair) dan bangunan umum. Acara penyerahan sertifikat itu turut dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

“Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja, seperti kerja sama dengan Kemenkumham ini, membekali warga binaan yang juga warga negara Indonesia, dengan keterampilan di bidang jasa konstruksi,” kata Basuki.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dengan keterampilan yang sudah dimiliki warga binaan akan mendapat kesempatan bekerja pada proyek konstruksi termasuk yang dibangun Kementerian PUPR.

“Masyarakat juga harus bisa merubah mindset-nya, jangan dilihat mantan napinya akan tetapi harus dilihat skilnya,” kata Syarif seperti dilansir pu.go.id.

Selama masa tahanan, warga binaan yang telah mendapatkan sertifikat tetap diberikan ruang praktik, yakni membangun prasarana-sarana yang ada di sekitar LP. Bagi yang telah bebas bersyarat, dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas sosial, fasilitas umum atau bekerja di badan usaha konstruksi.

Pada acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri PUPR dan Menkumham tentang peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di bidang jasa konstruksi. Kemudian dilanjutkan penandatanganan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham tentang pelatihan kerja bangunan. 

Kerja sama ini melanjutan kerja sama sebelumnya tahun 2012-2017 yang telah berhasil melaksanakan pelatihan bagi narapidana di bidang konstruksi dan pengelolaan air limbah dan sampah sebanyak 4 angkatan. Hasil kerja sama tersebut yakni telah dibangunnya sarana pengolahan air limbah dan sampah di LP Cipinang dan Salemba oleh peserta pelatihan.

“Pekerja yang telah tersertifikasi termasuk warga binaan LP, akan tercatat dalam database LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) yang  menjadi informasi bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi yang memerlukan tenaga terampil. Melalui program ini bukan hanya memenuhi amanat UU Jasa Konstruksi No 2 tahun 2017 yang mewajibkan tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat, tapi juga akan meningkatkan kesejahteraan dan pola hidup warga binaan pada saat mereka kembali ke lingkungan kerja,” ujar Basuki. (*)

Terpopuler

To Top