Indonesia Tak Perlu Terpengaruh UU Diskriminatif Israel

man-headphones Wakil Direktur ICIS Khariri Makmun. (Foto: Ist/BNPT)

zonalima.com - MASYARAKAT Indonesia tidak perlu terpengaruh dengan keputusan parlemen Israel yang telah mengesahkan Undang-Undang (UU) terkait Negara Bangsa Yahudi yang dinilai sangat kontroversial oleh seluruh masyarakat dunia. Di dalam UU ini tidak hanya menegaskan superioritas Yahudi, tetapi juga mendiskriminasi warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Termasuk, salah satunya adalah menghapus bahasa Arab sebagai bahasa resmi.

Bagi bangsa Indonesia UU tidak memiliki dampak karena terjadi di Israel dan mengikat warga negara Israel sendiri. Meskipun jelas kebijakan itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan semangat agama yang menolak superiotas etnik dan bangsa tertentu.

“Kalau buat Indonesia sendiri sih tidak ada dampak, dalam artian secara langsung kita tidak punya efek sama sekali dengan munculnya UU Israel itu. Terjadinya kan di Israel, jadi itu undang-undang atau peraturan yang mengikat warga negara Israel sendiri. Kalau di dalamnya ada orang Arab maka hal tersebut menjadi konsekuensi sebagaimana konsekuensi orang Arab yang masuk ke dalam negara Israel,” kata Wakil Direktur International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Khariri Makmun di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Kalau pun nantinya ada respon dari masyarakat ataupun kelompok-kelompok Islam, kata Khariri, itu pun hanya bisa bertarung pada tataran opini di media saja.

“Jika mungkin nanti muncul sebagian respon atau reaksi dari kelompok-kelompok Islam, tapi kita tidak boleh mengintervensi kepada negara lain. Karena itu terjadi di Israel, bukan di Palestina,” katanya.

Menurut Khariri, sejatinya kita tidak perlu kaget dengan apa yang dilakukan perlemen Israel yang  diskriminatif atau rasis tersebut. Karena dari awal pendirian negara Israel itu memang berorientasi untuk membuat negara yang berbasis pada agama Yahudi sehingga seluruh kebijakan itu selalu lebih mengutamakan dahulu kepentingan orang-orang Yahudi.

“Dalam sebuah negara yang memang berbasis pada keyakinan agama, pasti akan muncul diskriminasi berikutnya. Apalagi disini Yahudi itu selalu mengatakan bahwa mereka adalah Asyabul Mukhtar yang artinya mereka adalah masyarakat atau umat yang dipilih oleh Allah. Merasa umat yang paling tinggi, umat yang paling merasa lebih mulia daripada yang umat-umat yang lain.  Atau umat yang terpilih,” tuturnya.

Dari konteks itu, lanjut Khariri, ketika orang Yahudi ingin mendirikan sebuah negara, maka persepsinya negara ini adalah negara Yahudi. Dan pastinya yang mereka utamakan adalah kepentingan-kepentingan Yahudinya dulu, baru berikutnya adalah kelompok-kelompok lain yang berada di wilayah Israel yang bukan Yahudi, baik itu nasrani, muslim, Arab, non-Arab.

“Dan negara yang basisnya etnis dan agama ini sebenarnya mengerikan. Kalau basisnya etnis di mana seperti yang terjadi di Myanmar lalu di mana mereka kalau melihat orang-orang etnis lain langsung dihabisi. Sama, kalau mereka melihat kelompok-kelompok di luar Yahudi, di luar Israel keturunan Bani Israil maka mereka juga menganggapnya sebagai kelas kedua atau ketiga,” kata Khariri.

Negara dengan basis seperti itu, kata Khariri, tidak proporsional karena seluruh kebijakan, baik masalah perumahan, kesehatan, militer, semuanya akan diskriminatif. Dan kelompok-kelompok non-Yahudi atau non-Bani Israil yang ada di dalam Israel pastimya juga sudah sadar sejak mereka dijadikan sebagai warga negara Israel.

“Pasti mereka sudah sadar bahwa akan ada sikap diskriminasi seperti itu. Paling yang mereka bisa lakukan adalah melakukan protes secara internal di level parlemen. Karena  mereka punya perwakilan, Arab di Israel juga ada perwakilan, muslim di Israel juga punya perwakilan, tapi jumlah mereka kecil,” kata Khariri.

Satu satunya cara yang bisa dilakukan menurut Khariri adalah dengan menggalang propaganda terkait protes ke media-media internasional, termasuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena di PBB sendiri menghapuskan sikap diskriminasi.

“Ada undang-undang menghapuskan diskriminasi, termasuk perlakuan negara terhadap masyarakatnya, sehingga dunia ini melihat bahwa ada sebuah negara di zaman yang modern seperti ini masih memberlakukan diskriminasi,” katanya.

Khariri pun mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menolak rasisme. Karena menolak rasisme itu juga untuk menguatkan persaudaraan dan kebangsaan. Bahkan, Indonesia menjadi contoh negara multikultural yang sangat baik di mana perbedaan dan keragaman etnik, bahasa, agama dan bahasa berdiri sejajar dengan ikatan persaudaraan kebangsaan.

“Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang dibuat itu juga menghindari terjadinya diskriminasi. Makanya tidak ada satupun undang-undang di Indonesia, undang-undang apapun itu yang bisa menimbulkan sikap diskriminasi,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top