Tjahjo Ingatkan Prioritas Dana Desa Untuk Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Dana Desa dan Program Padat Karya Tunai Desa di di GOR Ken Arok, Kota Malang, Rabu (1/8/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan prioritas penggunaan dana desa pada dua hal, yakni pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Demikian disampaikan Tjahjo pada Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Dana Desa dan Program Padat Karya Tunai Desa di di GOR Ken Arok, Kota Malang, Rabu (1/8/2018).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat pada periode 2015-2017, dana APBN yang telah disalurkan ke desa mencapai Rp287,44 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp107,46 triliun. Dana-dana yang telah disalurkan itu diantaranya terdiri dari program Dana Desa, beras prasejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemanfaatan dana desa melalui skema cash for work, kata Tjahjo, diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Pemanfaatan dana desa diharapkan (juga) dapat menaikkan permintaan agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan antardesa,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah dan perangkat desa. Pemerintah juga melakukan diseminasi pengelolaan keuangan desa dengan harapan penyaluran dan penggunaan dana desa tepat sasaran.

Untuk program padat karya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip swakelola dan ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Prinsip swakelola menekankan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara mandiri oleh desa. Berikut menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat dan minimal 30 persen dana desa di bidang pembangunan digunakan untuk pembayaran upah. Selain itu mengoptimalkan bahan baku lokal.

Sasaran program padat karya tunai adalah rumah tangga miskin, penerima PKH dan setiap anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau sedang mencari pekerjaan. Dalam prosesnya, kepala desa diharuskan menyampaikan pelaksanaan program dalam laporan penyelenggaraaan pemerintahan desa.

“Kepala desa harus mengawasi langsung serta memastikan ketepatan sasaran program padat karya tunai,” kata Tjahjo.

Di sisi lain, Tjahjo mengatakan, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diprioritaskan. Dia mencontohkan misalnya untuk membiayai pengembangan produk unggulan desa, menguatkan badan usaha milik desa, embung desa, sarana olahraga desa, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa.

Dalam arahannya, Tjahjo juga sempat menyinggung pelaksanaan dana desa di Jawa Timur (Jatim). Pada tahun 2017 Jatim mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp6,33 triliun untuk 7.724 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.

“Untuk tahun 2018 alokasi dana desa untuk Jawa Timur mencapai Rp6,34 triliun,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top