Pemerintah Terus Dorong Pemda Terapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik

man-headphones
Bimtek SIPPN dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! se Kalimantan, di gedung Pemerintah Kota Banjarbaru. (Foto: Ist/menpan.go.id)

zonalima.com – PEMERINTAH terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang dapat menjadi peta pelayanan publik yang secara luas dapat diakses oleh masyarakat. Upaya ini sebagai bagian dari langkah pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) guna memperbaiki kualitas pelayanan publik di Tanah Air.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan jika SIPPN merupakan sebuah sarana publikasi dalam hal pelayanan publik. Sebelum terwujudnya peta pelayanan publik, yang diperlukan pertama kali adalah sebuah database yang diantaranya harus diinput oleh Pemda.

“Pemda melaporkan segala bentuk yang berhubungan dengan pelayanan publik, baik jenis pelayanan, jam kerja, maupun standard pelayanan ke aplikasi SIPPN. Dengan demikian kita akan dapat peta pelayanan publik yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat,” kata Diah dalam acara Bimtek SIPPN dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! se Kalimantan, di Gedung Bina Satria komplek Perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti dilansir menpan.go.id, Kamis (2/8/2018).

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan penyediaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik, jelas Diah, merupakan dua hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kepala daerah selaku Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada level pemerintahannya wajib memastikan keberadaan kedua hal tersebut.

SP4N-LAPOR! merupakan rumah besar pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu dan berjenjang, cepat, dan tuntas. Untuk itu kepada setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut berdasarkan prinsip “No Wrong Door Policy” yang berarti masyarakat dapat mengadu di mana saja malalui kanal apa saja yang terintegrasi dengan LAPOR!, sehingga laporan tersebut diselesaikan oleh instansi yang berwenang menindaklanjuti.

Dengan adanya layanan satu pintu SIPPN dan LAPOR!-SP4N diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan yang cepat dan mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. (*)

Terpopuler

To Top