Pendaftaran Capres-Cawapres Masih Sepi, Partai Saling Intip

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – MESKI pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) resmi dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (4/8/2018), namun hingga kini belum ada satupun partai politik (parpol) maupun gabungan parpol yang mendaftarkan pasangan bakal capres-cawapresnya. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, belum adanya capres dan cawapres yang didaftarkan karena masing- masing partai punya strategi. Semua partai masih saling intip sehingga mereka masih saling tunggu. Jadi wajar, kalau kemudian belum ada deklarasi.

“Karena  masing-masing parpol tentunya punya strategi. Sekarang saling mengintip, siapa capres dan cawapresnya,” kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Terkait Pemilu Serentak 2019 yang akan menggabungkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dalam satu waktu, Tjahjo berharap, bisa menjadi momentum bagi rakyat merasakan pesta rakyat yang demokratis. Pemilu Serentak 2019 harus menjadi pesta rakyat yang menggembirakan. Pemilih dapat  menunaikan hak pilihnya dengan bebas, tanpa intimidasi dan tekanan.

Tjahjo juga berharap, pemilih bisa menilai dengan cerdas dan rasional, siapa yang akan dipilihnya, baik itu calon legislator, calon senator maupun capres.

“Salurkanlah di TPS sesuai apa yang menjadi prinsip hati nurani, memahami track record, baik itu calon DPRD, DPR, maupun calon presiden. Karena apapun Pemilu ini adalah dalam rangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Memilih yang amanah, memilih presiden dan wakil presiden yang amanah. Sama dengan memilih DPR dan DPRD yang amanah,” kata Tjahjo. 

Tjahjo mengatakan, pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh mendukung penuh kerja Penyelenggara Pemilu, baik itu KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemerintah punya tugas memfasilitasi kelancaran tugas penyelenggara, misalnya dari sisi anggaran. Tidak hanya itu pemerintah juga punya tanggung jawab memastikan stabilitas keamanan terjamin selama tahapan Pemilu berlangsung. Polri dan TNI, sudah siap mengamankan pesta demokrasi pada 2019 nanti.

“Bagi kami pemerintah, dalam hal ini  Kemendagri akan memback up penuh KPU, karena KPU sebagai penyelenggara Pileg dan Pilpres. Pemerintah memback up baik secara anggaran, keamanan, apa yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu, termasuk memfasilitasi agar proses rekrutmen calon DPR, DPRD maupun proses tahapan pendaftaran sampai kampanye, sampai pelantikan capres yang baru nanti sesuai dengan jadwal,” kata Tjahjo.

Tjahjo sendiri optimistis pelantikan capres terpilih pada 20 Oktober 2019 bisa sesuai jadwal. Ia juga yakin KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah siap melaksanakan dan mengawal tahapan Pemilu.

“Saya kira KPU dan Bawaslu cukup siap,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top