Pengembangan SDM Jadi Prioritas Pemerintah dalam RAPBN 2019

man-headphones
Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8/2018). (Foto: Ist/setkab.go.id)

zonalima.com – PEMERINTAH memprioritaskan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan agar prioritas pengembangan SDM harus menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian atau lembaga (K/L) yang ada.

“Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, politeknik, kemudian kemitraan dengan industri, kemudian upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian-kementerian yang lain,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pengembangan sumber daya manusia, Jokowi meminta agar segera dimasukkan dalam RAPBN.

Terpisah, Menteri Perecanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, fokus pengembangan SDM dalam RAPBN Tahun 2019 itu bersifat menyeluruh.

“Jadi, pertama dari standar hidupnya. Jadi dipastikan soal kemiskinan itu harus bisa dikeluarkan, kemudian layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar air minum, sanitasi,” kata Bambang.

Kemudian, pada tahapan pendidikan, menurut Bambang, fokusnya salah satunya adalah sekarang mau diberikan perhatian lebih kepada vokasi. Namun, ia mengingatkan bahwa vokasi ini tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), tapi juga terkait dengan sektor-sektor.

Bambang mencontohkan, misalnya sekarang prioritas di pariwisata, yakni perlu mendatangkan turis  lebih banyak, maka vokasi pariwisata diperkuat. Kemudian, jika ingin menghidupkan kembali industri, maka otomatis vokasi di industri diperkuat.

“Jadi cara kita mau memfokuskan SDM itu seperti itu ya. Jadi peningkatan kualitas dari sejak standard hidupnya sampai kepada kemampuan dia untuk masuk pasar kerja,” kata Bambang.

Kalau targetnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Bambang menjelaskan, kemiskinan tahun depan masih menggunakan range 8,5 sampai 9,5.

“Kita tetap pada range, gitu. Karena target kita mudah-mudahan tahun depan bisa di bawah 9,5,” tutur Bambang.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah menargetkan Program Keluarga Harapan (PKH) agar bisa menjangkau 10 juta jiwa, namun dengan penambahan anggaran yang lebih baik dibanding tahun lalu.

“Tetap, 10 juta tetap, tapi jumlah yang diterima oleh keluarga itu meningkat. Tadinya hanya 9 persen dari total pengeluaran mereka, mulai 2019 menjadi 16 persen. Jadi secara rupiah ya  16 persen. Jadi pendekatan non flat itu. Jadi kalau dia punya anak sekolah, punya orang tua usia lanjut itu berarti akan meningkat,” kata Bambang.

Selain itu, bantuan pangan non tunai (PNT) yang merupakan pengalihan total dari beras sejahtera (Rastra) tahun depan ditargetkan menjangkau 15,6 juta penerima. Kartu sehat ditargetkan menjangkau 107 juta, sesuai target RPJM. Itu mencangkup 40 persen keluarga dengan income terendah.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pada tahun 2019 pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun lebih untuk pengembangan SDM. Anggaran tersebut selain tersedia di Kemendikbud juga ada di Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan Kemendikbud sendiri, sambung Muhadjir, hanya Rp36 triliun untuk tahun depan.

“Bedanya Kemendikbud tahun ini kurang. Tahun lalu Rp40,1 triliun sekarang tinggal Rp36 triliun,” ujarnya. (*/setkab.go.id)

Terpopuler

To Top