Data Korban Gempa 7 SR di NTB Berbeda-Beda

man-headphones
Rumah rusak akibat gempa di NTB. (Foto: Ist/BNPB)

zonalima.com - DATA korban meninggal dunia akibat gempabumi 7 Skala Richter (SR) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikeluarkan sejumlah lembaga berbeda-beda. Agar tak menimbulkan kebingungan, masyarakat dan media pun sementara waktu diimbau untuk tetap menggunakan data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. 

“Media dan masyarakat diminta tetap menggunakan data resmi dari BNPB dan BPBD NTB. Selanjutnya semua data mengacu pada Pospenas jika sudah ada kesepakatan bersama terkait data korban bencana,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (8/8/2018).

Sutopo mengatakan, data korban meninggal dunia menurut BNPB dan BPBD NTB sebanyak 131 orang untuk wilayah NTB dan Bali hingga Rabu siang. Namun data laporan TNI sebanyak 381 orang meninggal dunia. Sementara itu, pernyataan Gubernur NTB kepada media dan Basarnas jumlah korban meninggal dunia di NTB 226 orang. Sedangkan, data menurut Bupati Lombok Utara korban meninggal dunia di Lombok Utara 347 orang berdasarkan pertemuan camat se Lombok Utara.

Kejadian perbedaan data korban selama masa tanggap darurat, jelas Sutopo, adalah hal yang biasa, seperti saat bencana gempabumi di Sumatera Barat 2009, erupsi Gunung Merapi 2010, tsunami Mentawai 2010, dan lainnya. Kebutuhan kecepatan melaporkan kondisi penanganan bencana saat krisis diperlukan sehingga menggunakan data sendiri.

“Akhirnya yang terjadi antara satu institusi memiliki data sendiri-sendiri dan berbeda sehingga membingungkan masyarakat. Ini juga mencerminkan perlunya koordinasi data ditingkatkan. Data agar saling dilaporkan ke Pospenas lalu diverifikasi dan keluar satu data,” kata Sutopo.

Untuk itu, lanjutnya, perlu koordinasi bersama menyamakan data korban bencana. Hal ini dapat disepakati di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana. Begitu juga dalam penanganan dampak gempa Lombok.

“Pos Pendamping Nasional (Pospenas) melalui Dansatgas dan Wadansatgas berencana mengundang Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk menyamakan data korban pada Kamis (9/8/2018). BNPB akan mendampingi Pemda dalam pertemuan tersebut,” kata Sutopo. 

Sutopo menambahkan, masing-masing lembaga diminta membawa data dengan lebih detil terkait identitas korban meninggal dunia, seperti nama, usia, gender, dan alamat. Data akan di-crosscheck satu sama lainnya.

Identitas korban, lanjutnya, sangat diperlukan terkait bantuan santunan duka cita kepada keluarga korban, yaitu pemerintah memberikan Rp 15 juta kepada ahli waris korban. Sesuai regulasi yang ada, data resmi dari korban akibat bencana yang diakui Pemerintah adalah data dari BNPB dan BPBD. Data ini akan menjadi data resmi nasional.

“Makanya seringkali data yang keluar dari BNPB dan BPBD lambat dibanding data lain. Sebab perlu verifikasi agar valid. Penyampaian data korban bencana buka  soal cepat-cepatan tetapi adalah kehati-hatian untuk menjamin data tersebut benar,” ujar Sutopo. (*)

Terpopuler

To Top