Efektifkan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Luncurkan Si Molek

man-headphones
Plt Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Sumule Tumbo. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – SISTEM Monitoring Elektronik Keuangan (Si Molek) dibuat untuk mendorong kebijakan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan keuangan daerah. Landasan Si Molek dibuat agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Sistem ini sekaligus upaya implementasi Permendagri Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumule Tumbo pada acara diskusi Kemendagri Media Forum yang berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

“Simolek dibuat untuk kebijakan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan keuangan daerah,” kata Sumule.

Layanan berbasis online tersebut, kata Sumule, merupakan komitmen Kemendagri terhadap pelaksanaan tertib administrasi proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.  

Selain itu, sistem itu menjadi jawaban terhadap keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah yang responsif, produktif, dan memberikan solusi-solusi dalam percepatan pembangunan. Si Molek diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali. Sistem ini beroperasi pada lingkup Ditjen Bina Keuda Kemendagri.

Selama pelaksanaan Si Molek sepanjang tiga bulan ini, jelas Sumule, Tiga daerah tercatat sudah memberlakukan Si Molek, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).  Bagi Pemda yang ingin menggunakan sistem tersebut tak perlu melakukan instalasi, cukup mendownload aplikasinya dan melakukan pengunggahan dokumen. 

Tujuan utama implementasi Si Molek, yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik untuk memastikan setiap tahapan dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sehingga kita target penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di seluruh Pemerintah Daerah dapat berjalan tepat waktu,” kata Sumule.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik melalui Si Molek, lanjut Sumule, tahapan penyusunan dan penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  diberikan kewenangannya kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah disampaikan pemerintah kabupaten/kota. Hasil verifikasi provinsi terhadap kabupaten/kota secara otomatis terlaporkan pada dashboard Si Molek secara nasional.

“Sistem ini (SiMolek) memiliki 13 tahapan untuk mengawal proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” Sumule.

Tahapan tersebut, sambungnya, dimulai dari Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD), Konsolidasi LK-SKPD, Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI hingga Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dalam media Si Molek, menurut dia, seorang kepala daerah bisa meng-upload bukti pendukung aktivitas-aktivitas dalam pelaksanaan APBD yang sudah dilakukan.

“Melalui media Si Molek kepala daerah bisa melaporkan dan menyampaikan evidence atau bukti yang mendukung aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan sesuai jadwal peraturan perundang-undangan. Sehingga, jika terdapat kendala dapat diketahui permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan secara berjenjang pada Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top