Ini Mekanisme Pengisian Kursi Wagub DKI Yang Kosong

man-headphones
Kapuspen Kemendagri Bahtiar. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga S. Uno mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Kini, kursi Wagub DKI kosong. Lantas, bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wagub DKI sesuai aturan?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pasal 176 ayat (1) diatur bahwa dalam hal Wakil Gubernur berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi berdasarkan usulan dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol pengusung.

“Parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Provinsi,” kata Bahtiar merujuk ayat (2) pada Pasal 176.

Bahtiar mengatakan, pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Selanjutnya, prosesi pemilihan Wagub dalam Rapat Paripurna  DPRD DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Diungkapkan Bahtiar, pemilihan Wagub DKI diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta. Dari situ kemudian Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wagub DKI Jakarta baru dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wagub DKI kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Bahtiar juga menjelaskan perbedaan pengisian kekosongan kursi Wagub pada masa Djarot Saifullah Hidayat dan masa Sandiaga. Kekosongan Wagub DKI setelah Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur, dasarnya adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP Nomor 102 Tahun 2014, di mana memuat ketentuan bahwa pengangkatan Wagub merupakan wewenang penuh Gubernur.

“Jadi saat itu prosesinya diusulkan pengangkatannya kepada presiden serta dilantik oleh Gubernur,” jelas Bahtiar.

Pengaturan pengisian Wagub sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang mengatur soal tata cara pergantian Wagub ini sudah dicabut atau dihapus dan diganti pengaturannya dalam UU Pilkada.

“Saat ini pengisian kekosongan Wagub dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD sebagaimana amanat Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Bahtiar. (*)

Terpopuler

To Top