Jelang Pemilu 2019, Mendagri Minta Masyarakat Proaktif Rekam Data Kependudukan

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo saat memimpin upacara di Balai Kota Semarang, Jateng, Senin (13/8/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – MASYARAKAT yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 diminta pro aktif merekam data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat agar segera memiliki KTP elektronik (KTP-el). Pasalnya, penggunaan hak pilih pada Pemilu mendatang berbasis KTP-el.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyerap data dari Dukcapil kita. Saya kira enggak ada masalah, yang penting masyarakat mau pro aktif dan jajaran Pemda-nya mau melayani,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (13/8/2018).

Saat ini, kata Tjahjo, yang jadi konsen pemerintah adalah menjamin hak pilih warga yang masuk kategori pemilih pemula. Sebab, banyak remaja yang saat hari H pemungutan suara telah berhak memilih. Data tentang para pemilih pemula itu sendiri telah disusun. Tinggal sekarang, mereka yang jadi pemilih pemula juga proaktif. Pemerintah sendiri tetap bekerja keras melakukan layanan jemput bola.

“Hanya bagaimana warga masyarakat yang remaja yang hari H-nya masuk di usia punya hak pilih juga harus proaktif, mengurus KTP el-nya sehingga dipastikan namanya masuk di DPT di tiap TPS,” kata Tjahjo.

Mengenai perekaman sendiri, Tjahjo mengatakan, progresnya menggembirakan. Secara keseluruhan perekaman telah mencapai 97,6 persen. Pun di luar negeri, perekaman aktif digalakkan.

“Sisanya tolong masyarakat untuk proaktif,” tutur Tjahjo.

Sementara terkait data ganda kependudukan, menurut Tjahjo, memang masih ada. Setidaknya, ada ada 2 jutaan data ganda yang terdata. Ia berharap, penduduk atau warga proaktif pula. Misal, yang masih terdata di tempat lama untuk menghapus karena telah pindah domisili.

“Yang datanya ganda dikembalikan kepada yang bersangkutan. Saya saja sempat double nama, setelah saya cek silahkan dihapus. Ada kemauan karena ke depan 2024 nanti harus fix betul berapa jumlah penduduknya, tiap tahun tambah berapa, yang meninggal berapa sehingga mulai akta kelahiran, akta kematian, KTP-el, KK harus fix. Terbanyak warga kita yang sudah pindah (data ganda). Yang sudah pindah begitu statusnya belum berubahnya status, atau punya gelar kemudian minta perubahan KTP-el,” ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top