Unit Kerja Percontohan Reformasi Birokrasi Terus Bertambah

man-headphones
Menteri PANRB Asman Abnur saat memberikan sambutan pada acara workshop yang diselenggarakan BPK RI, di Jakarta, Senin (13/8/2018). (Foto: Ist/menpan.go.id)

zonalima.com - MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pada tahun 2018 ini jumlah unit kerja pelayanan percontohan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus bertambah.  Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi. Dengan menerapkan model percontohan tersebut, maka diharapkan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, sehingga wilayah-wilayah yang ditetapkan tersebut akan membentuk suatu island of integrity sebagai percontohan unit kerja lainnya.

“Sampai dengan saat ini, kami telah menerima usulan sebanyak 910 unit kerja pelayanan dari 113 instansi pemerintah, meningkat 65,84 persen dari tahun sebelumnya yang diusulkan dari 48 instansi pemerintah,” kata Asman pada acara Workshop Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Risiko serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Asman mengatakan, dari 910 unit kerja pelayanan yang diusulkan, sebanyak 9 unit kerja merupakan unit kerja yang diusulkan oleh BPK.

“Saya sangat menghargai upaya Bapak Ketua BPK dan seluruh jajaran yang telah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu memberikan hasil yang terbaik bagi negara,” kata Asman seperti dilansir menpan.go.id.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi Menteri PANRB dan jajarannya yang melakukan pendampingan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BPK.

“Saya sangat mengapresiasi peran Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB yang telah membantu satuan kerja BPK pada tahun 2017 mendapatkan predikat WBK,” kata Moermahadi.

Pembangunan zona integritas, lanjut Moermahadi, merupakan bagian dari reformasi birokrasi, yang keberhasilannya akan berpengaruh pada kesejahteraan pegawai BPK. Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran BPK untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan agar nilai reformasi birokrasi di BPK lebih baik lagi.

Pada tahun ini, BPK mengusulkan sebanyak 9 satuan kerja yang berdasarkan penilaian internal telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Kementerian PANRB untuk dilakukan penilaian nasional pada tahun 2018. Dari jumlah itu, satu diantaranya sudah meraih predikat WBK dan diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

BPK merupakan salah satu dari tiga instansi yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi pada tahun 2008, bersama Kemenetrian Keuangan (Kemenkeu) dan Mahkamah Agung (MA).   (*)

Terpopuler

To Top