Mendagri Kembali Ingatkan Kepala Daerah Pahami Area Rawan Korupsi

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: Puspen Kemendagri)

zonalima.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan para kepala daerah harus memahami area rawan korupsi. Pasalnya, hingga kini masih ada saja pejabat atau kepala daerah yang diproses hukum karena tersangkut masalah korupsi. Demikian dikatakan Tjahjo kepada wartawan seusai membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Jumat (22/4/2016).

"Harus memahami area rawan korupsi di daerah itu apa saja sudah tahu," kata Menteri Tjahjo kepada wartawan.

Area-area rawan-rawan korupsi itu, jelas Tjahjo, misalnya kebijakan yang tidak sesuai, perencanaan anggaran yang disalahgunakan, hingga praktik suap dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Guna menambah pengetahuan kepala daerah terhadap area rawan korupsi ini, lanjut Tjahjo, panitia juga akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan materi soal pencegahan korupsi dalam kegiatan pelatihan kepala daerah kali ini.

"Ya, nanti KPK kita undang," tutur Tjahjo.

Untuk tahun 2016, BPSDM Kemendagri kembali menggelar OKPPD angkatan I. Kegiatan pelatihan kepala daerah angkatan I tersebut diikuti 92 bupati/wali kota terpilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015.

OKPPD angkatan II khusus bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2015 rencananya akan digelar pada 18 - 22 Mei mendatang.

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan OKPPD ini adalah pemahaman terhadap filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berbagai produk kebijakan para kepala daerah ini.

Kemudian, agar bupati/wali kota beserta wakilnya ini paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain pelatihan bagi para kepala daerah dan wakilnya, Kemendagri juga akan melakukan pelatihan dan pembekalan kepada para istri kepala daerah. (*)

Terpopuler

To Top